Organisasi Pres di NTB Pasang Badan untuk Imam Garda
NEWS

Organisasi Pres di NTB Pasang Badan untuk Imam Garda

Sejumlah organisasi pers dan forum wartawan di Nusa Tenggara Barat menyesalkan sikap salah satu kader PPP Amiruddin yang melaporkan wartawan media Garda Asakota, yakni Ahmad Riftaudin, atas dugaan penghinaan ke Polres Kota Bima.

Laporan itu membuat Organisasi pers angkat bicara dan pasangan badan demi solidaritas kewartawanan. Sekretaris Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB, Anugrah Dany, meminta Polda NTB untuk memerintahkan penyidik Polres Bima Kota menolak laporan Amiruddin bernomor STTLP/K/697/X/2019/NTB/Tes Bima Kota tertanggal 14 Oktober 2019.

“AMSI NTB meminta Polda NTB kaji ulang laporan itu kemudian tolak kembali. Kami lebih menyarankan pelapor supaya melapor ke dewan pers,” ungkapnya Selasa (15/10).

AMSI sangat menyayangkan dan menyesalkan pelaporan itu. Karena apapun dalihnya pers atau jurnalis adalah mitra.

“Sebagai rekan kerja dan sesama profesi kami tentu sangat menyayangkan dan menyesalkan pelaporan itu,” kata dia.

Disatu sisi, Ketua Forum Wartawan DPRD NTB, Fahrul Mustofa menyatakan, kalaupun ada keberatan terkait dengan sebuah pemberitaan atau produk jurnalistik, mestinya ada ruang hak jawab yang bisa dipergunakan oleh nara sumber sesuai dengan Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999.

“Jadi ruang hak jawab itu mestinya yang dikedepankan. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah dilakukan. Sehingga, tidak langsung ujug-ujug melaporkan ke polisi,” sesalnya.

Selain itu, pihaknya menyesalkan pihak kepolisian menerima laporan itu tanpa mengindahkan MOU antara Kepolisian, Dewan Pers, serta Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terkait sengketa pers.

“Mestinya ini bisa menjadi pegangan aparat penegak hukum,” ucap Arul.

Ia menilai, munculnya kasus ini, menandakan masih banyak oknum politisi yang belum paham kerja kerja jurnalis di lapangan. Sehingga dia meminta DPW PPP NTB dan khususnya pihak DPC PPP Kota Bima menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting dan evaluasi internal, agar kasus serupa tidak terulang.

Fahrul justru mempertanyakan kepentingan oknum kader PPP yang melaporkan jurnalis dengan sangkaan penghinaan atas sebuah produk jurnalistik.

“Kami mengingatkan, jika keberatan terhadap praktik jurnalistik di lapangan, ada mekanismenya sesuai Udang Undang Pers. Ada juga Dewan Pers yang bisa memproses pengaduan itu. Apalagi mereka ini politisi seharusnya bersikap dan bertindak sesuai aturan juga,” katanya.

Begitu halnya Ketu Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Mataram, Sirtupillaili juga sesalkan tindakan para pihak yang melaporkan produk jurnalistik ke ranah pidana. Bila ada yang keberatan dengan karya jurnalistik, pihaknya mendorong para pihak menggunakan ruang hak jawab. Bila masuk ranah sengketa, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam kasus ini, AJI Mataram mengharapkan Kapolda NTB melaksanakan kesepakatan yang diteken bersama, antara jurnalis NTB dengan Kapolda NTB terkait komitmen menyerahkan sengketa pers ke Dewan Pers.

Di samping itu, AJI Mataram juga mengingatkan kepada jurnalis untuk selalu bersikap profesional, independen dan mengedepankan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Sementara itu, kuasa hukum media Garda Asakota, Rusdiansyah MH jusrtu meminta pelapor supaya memikirkan langkahnya sebelum terlalu jauh.

Menurutnya, Polres tidak boleh menerima aduan masyarakat atas hasil produk jurnalistik karena ada MoU antara Dewan Pers dengan Polri yaitu bagi yang merasa keberatan terhadap hasil karya tulisan itu akan diarahkan untuk menggunakan hak jawab, hak klarifikasi dan kalau tidak puas bisa lapor ke Dewan Pers serta dapat juga mengajukan gugatan perdata di pengadilan.

“Ini jika yang bersangkutan merasa masalahnya tidak puas keputusan Dewan Pers,” ujar dia.

Selain itu, sebagai seorang tokoh partai politik yang juga pelapor pemilik akun facebook Amir Mbojo itu, mestinya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang Undang-undang (UU) 40 tahun 1999 tentang pers.
Dimana, ada hak jawab di media bersangkutan jika keberatan dengan produk jurnalistik yang dihasilkan sebuah media.

“Sebagai politisi partai berlambang Ka’bah harusnya bersikap islami, tutur kata dan perbuatannya benar-benar harus mencerminkan sesuai dengan norma islami,” sarannya.

Postingan yang diunggah Amiruddin dengan nama akun Amir Mbojo tertanggal 13 Oktober 2019 di sosial media tersebut katanya, sudah menjadi konsumsi publik dan bukan lagi ranah privasi tanpa harus mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan.

“Kami saat ini mempelajarinya lebih jauh bersama tim sembari menyusun laporan dan pengaduan ke Polda NTB,” pungkas kuasa hukum media Garda Asakota ini.

sumber : talikanews.com

Komentar Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.