Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), hingga Komisi Penyiaran Informasi (KPI) mengusulkan dibentuknya pusat informasi terkait situasi di Papua dan Papua Barat. Diharapkan ada informasi satu pintu mengenai kondisi di Bumi Cenderawasih.
“Sebetulnya pembicaraan informal. Minta sumbang saran apa saja yang seharusnya dilakukan ini. Tadi beberapa usulan misalnya kenapa tidak membentuk semacam lembaga yang otoritatif, semacam media center, yang bicara benar-benar,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
“Jadi satu pintu. Tidak setiap orang memberi pernyataan. Apalagi pernyataannya tidak sinkron dengan situasi yang nyata,” imbuh Djauhar.
Djauhar mengatakan pusat informasi satu pintu tersebut harus segera dibentuk. Namun masih belum diputuskan siapa sosok yang berhak mewakili untuk berbicara soal situasi terkini di Papua dan Papua Barat karena pihak Kantor Staf Presiden (KSP) masih menerima masukan.
“Tadi kan KSP minta masukan. Masukan dari kami dan stakeholder media, kami mintanya sih as soon as possible. Ya memang tak mudah bikin itu dan pilih siapa figurnya yang punya kemampuan menyampaikan persoalan yang jernih, otoritatif, itu kan persoalan juga,” kata Djauhar.
Djauhar mengatakan, jika lembaga satu pintu tersebut dibentuk, tidak mungkin membatasi informasi yang diberikan. Begitu pun bisa menjawab informasi dari pemberitaan media asing.
“Karena pers asing itu kan mengembangkan info sendiri. Dia konfirmasi ke siapa, nggak ada counter informasinya. Kalau ada lembaga ini, diharapkan dia bisa menjelaskan,” ujar Djauhar.
Apakah dengan usulan lembaga ini, penjelasan dari TNI-Polri tak cukup otoritatif?
“Karena dari lembaga tadi dengan sendirinya ter-counter, kalau lembaga yang ini otoritatif. Selagi masih dia lembaga negara dan Jakarta sentris, orang Papua tidak percaya. Yang penting dia bisa diterima pendapatnya dengan orang sana,” pungkasnya.
sumber : detik.com