Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar diskusi publik perihal pembahasan optimalisasi PAD yang berimbang dan Implementatif, Kamis (3/10/2019) siang nanti.
Menurut Ketua AMSI Sulsel Herwin Bahar, diskusi publik itu juga bakal mengurai potensi reklame Makassar sebagai salah satu penopang Penerimaan Asli Daerah (PAD) serta sumbu pemicu perekonomian kota agar lebih Iaju.
Kendati demikian, Ianjut Herwin bahwa segala Iangkah optimalisasi mesti dibarengi dengan tetap mengacu pada prinsip berimbang, yakni memberikan ruang setara bagi seluruh sektor industri untuk memanfaatkan reklame di Kota Makassar sebagai kanal promosi maupun kampanye produk.
Herwin mencontohkan, salah satu kebijakan otoritas Makassar yang dapat dibahas dalam forum diskusi publik AMSI Sulsel ini terkait adanya wacana pelarangan reklame rokok.
“Sehingga diskusi publik ini bisa menjadi ruang untuk otoritas (Pemkot Makassar) serta seluruh stakeholder untuk memadukan persepsi. Apakah tepat melakukan pembatasan pemanfaatan reklame untuk sektor tertentu, dan apakah itu telah memenuhi aspek berkeadilan dan berimbang. lni sasaran utama diskusi AMSI Sulsel,“ paparnya.
Herwin Bahar memandang isu pajak reklame berikut dengan peraturan yang adil, berimbang dan implementatif sangat dibutuhkan kelak, mengingat Kota Makassar telah berkembang menjadi pilar utama ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Tercatat kontribusi Makassar mencapai 34,17 persen atau lebih dari sepertiga dari ekonomi SuIawesi Selatan. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar meningkat drastis.
Bahkan, pertumbuhan ekonomi kota Makassar yang mencapai 8,23 persen melesat lebih jauh ketimbang pertumbuhan ekonomi Sulsel yang hanya mencapai 7,07 persen.
“Memang tidak mudah menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten untuk terus bergerak positif di tengah perlambatan ekonomi global dan regional yang terjadi belakangan ini. Perlambatan ekonomi menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar tahun 2018,“ kata dia.
Berdasarkan laporan PJ Walikota Makassar Iqbal Suhaeb pada rapat paripuma LKPJ Tahun Anggaran 2018 di DPRD Makassar 8 Juli 2019, memaparkan PAD Kota Makassar hanya terealisasi sebesar Rp136,16 miliar diakibatkan kondisi perekonomian di Makassar melambat dan bahkan pelaku usaha baru cenderung menunggu kebijakan-kebijakan baru.
Dari kalangan legislator Kota Makassar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar bahkan meminta kepada pemerintah kota agar fokus dalam mengoptimalkan target Pendapatan Asli daerah (PAD).
AMSI Sulsel mencoba mengundang beberapa pembicara yang memahami kondisi perekonomian daerah. Diantaranya H. lrwan R Adnan, Kepala Bapenda Kota Makassar yang akan membahas tentang optimalisasi pencapaian target, tantangan dan tata kebijakan PAD Kota Makassar.
Kemudian beberapa penanggap yakni Anggota DPRD Kota Makassar. Irwan Djafar, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo bersama Pengamat Kebijakan Publik Dr. Muhammad Akbar, M.Si akan berinteraksi bersama peserta diskusi.
Diskusi ini digelar di Trans Mall Makassar pada Kamis, 3 Oktober 2019, dengan tema Dukungan Kebijakan Publik Adil dan Berimbang dalam Upaya Optimalisasi PAD Kota Makassar yang dibuka oleh PJ. Wali Kota Makassar, Muh. Iqbal Suhaeb.
sumber : makassartoday.com